JENEPONTO– Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengeluarkan hasil surveiberdasarkan data pada bulan Maret 2022
BPS mencatat ada lima daerah yang dianggap termiskin di Provinsi Sulawesi Selatan. Antara lain, Kabupaten Jeneponto dengan persentase 14,28 persen, Pangkep 14,28 persen, lalu disusul Luwu Utara dengan persentase 13,59 persen, kemudian Luwu 12,52 persen dan selanjutnya Enrekang 12,47 persen.
Hal itu pun ditampik Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar. Menurutnya, data yang dikeluarkan oleh pihak BPS mungkin keliru.
Dimana BPS hanya melakukan sampling data tunggal. Yang sumber indikator adalah penerima bantuan sosial.
“Tanya statistik kalau itu pertanyaanmu, karena kan yang dijadikan sampel atau data adalah penerima bantuan,” tampik Iksan kepada awak media Senin/20/6/2022
Tak hanya itu, BPS sejauh ini hanya dianggap melakukan pola sinkronisasi dengan data desa. Padahal data desa saja terkadang kurang valid.
“Yang menerima bantuan didesa adalah datanya dari desa. Anda tidak tahu bagaimana tidak akuratnya itu data karena data-data itu meskipun orangnya tidak layak miskin dikasi masuki orang layak diberi bantuan,”jelasnya.
Bahkan Iksan belum tahu indikator apa yang digunakan BPS sehingga menyebut Jeneponto menjadi daerah termiskin.
“Indikator apa napake? Kan dia hitung cuman itu. Berapa banyak penerima bantuan. Itu dia yang jadi indikatornya. Sehingga saya juga tidak terlalu ini itu data,”bantahnya.
Tak hanya itu, penyebab dianggapnya miskin daerah ini lantaran BPS selama ini hanya melakukan proses penelitian 5 tahun sekali.
“Hasil penelitiannya, metode penelitian kan hanya sekali dalam melakukan penelitian. Jadi anda sendiri yang tafsirkan bagaimana. Kan metode sumplingnyakan tidak bagus. Yang kedua jarak penelitiannya itu kan 5 tahun sekali,” akunya.
Sehingga data yang dikeluarkan oleh BPS sejauh ini tidak relevan. Bahkan menjadi bahan pertanyaan ke BPS.
“Jadi Kan bukan pemerintah daerah yang mengeluarkan ini data. BPS sendiri. Jadi tanyakan ke BPS. Saya juga akan tanyakan kenapa bisa,”imbuh Iksan.
Semestinya pihak BPS sebelum mengeluarkan data terlebih dahulu harus melakukan perbandingan.
“Kita bandingkan coba kendaraan terbanyak didaerah selatan itu yang terbanyak itu ada Dijeneponto. Motor, mobil daftar tunggu haji cukup lama yakni 79 tahun. Kalau indikator itu kita pakai tidak mungkin kita termiskin,”pungkasnya.
Mengutik hal itu, Bupati dua periode yang mengaku belum tahu persis indikator apa yang digunakan BPS.
Sehingga BPS mengeluarkan indikator mana saja yang dijadikan patokan dari daerah termiskin adalah faktor penyebab.
1. SDA kurang bermutu.
2. SDM tak banyak
3. SDA dan SDM kurang terkelola baik.
4. Lemahnya kepemimpinan.
5. Kepala daerah kurang inovasi.
Selain itu BPS juga mengeluarkan komoditas pengukur kemiskinan, antara lain.
1. Beras
2. Rokok kretek Filter
3. Telur ayam ras
4. Ikan Bandeng
5. Mie Instan.§
