DPRD Minta Dinsos Bulukumba Genjot Serapan Program -
Media Berita dan Streaming Terbaik dan Terpopuler
Redaksi Intangmedia.comIndeks Berita Intangmedia.com

intangmedia
banner 970x250

DPRD Minta Dinsos Bulukumba Genjot Serapan Program

banner 468x60

BULUKUMBA-Komisi D DPRD Bulukumba kembali melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan I Tahun Anggaran 2022. Rapat tersebut menghadirkan Mitra Komisi yakni Dinas Sosial, Rabu, 25 Mei 2022.

Rapat dipimpin Ketua Komisi D, Muhammad Bakti (Gerindra) hadir Wakil Ketua DPRD Bulukumba, Dra. Hj. Aminah Syam, M.Kes dan Anggota Komisi D, H. Muhammad Thamrin, S,Pt (Nasdem), H. Syamsir Paro, S.Sos (PAN), H. Safiuddin, S.Sos (PBB).

banner 325x300

Kepala Dinas Sosial Andi Mappiwali, mengatakan realisasi capaian keuangan untuk Dinas Sosial masih 13,36% dan untuk capaian fisik 13,36%, capaian realisasi kegiatan masih sangat rendah karena kegiatan khususnya untuk perlindungan dan jaminan sosial masih rendah jadi secara otomatis mempengaruhi capaian realisasi kegiatan untuk di Dinas Sosial, selanjutnya kegiatan akan dilaksanakan di bidang masing-masih yang ada di OPD.

Baca Juga berita ini sangat menarik untuk di baca  Ada Oknum Kepsek Diduga Arogan ke Bawahannya, Begini Tanggapan DPRD Jeneponto

“Realisasi kegiatan masih terbilang rendah di Dinas Sosial hingga saat ini berada di posisi 13,36 persen,” kata Andi Mappiwali.

Sementara Ketua Komisi D DPRD Bulukumba, Muhammad Bakti, mengatakan pelaksaan kegiatan yang ada di OPD semua harus dilibatkan dan diberdayakan sesuai dengan bidangnya.

“harus ada inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, keberhasilan OPD adalah tanggungjawab kita bersama bukan orang maupun golongan, rapat ini dilaksanakan guna untuk menyampaikan apa yang perlu dibenahi,” kata Bakti.

Baca Juga berita ini sangat menarik untuk di baca  Musrembang Desa Bontorappo Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Rencana Pembangunan

lebih lanjut, Anggota DPRD Komisi D, H. Safiuddin, mengatakan untuk Triwulan pertama pada Dinas Sosial memang harus dipacu karena capaiannya masih sangat rendah.

paling tidak kata dia, mencapai 20 sampai 25 persen jika tidak meningkat pembahasan anggaran perubahan mungkin tidak dilaksanakan, untuk itu perlu ada rencana kerja yang baik untuk meningkatkan capaian realisasi yang ada di OPD khususnya di Dinas Sosial./ims

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *