JAKARTA, – Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mengidentifikasi risiko perubahan iklim beserta dampaknya.
Menurut Jokowi, BMKG punya peran sangat strategis untuk penanganan perubahan iklim, antara lain terkait monitoring, prediksi, dan peringatan dini kondisi cuaca serta iklim ekstrem.
“Ini sangat membantu untuk perumusan strategi pencegahan dan penanggulangan, karena itu saya memerintahkan BMKG untuk mengidentifikasi risiko iklim dan dampaknya secara menyeluruh,” kata Jokowi dalam acara Rakornas BMKG secara virtual, Senin (8/8/2022). Dia menambahkan, BMKG harus mengidentifikasi dan melakukan adaptasi untuk menghadapi perubahan iklim.
Di antaranya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta peralatan untuk permodelan cuaca dan iklim yang menggabungkan informasi dari teknologi satelit.
“Memperkuat layanan informasi BMKG dan literasi di terutama di wilayah pertanian dan perikanan sehingga petani dan nelayan bisa mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrem,” ujar mantan wali kota Solo itu.
Ia mengingatkan, perubahan iklim yang berada dalam kondisi kritis merupakan tantangan nyata bagi semua pihak setelah meredanya pandemi Covid-19.
Jokowi menambahkan, berdasarkan data World Meteorological Organization, perubahan iklim dan dampaknya pada 2021 semakin memburuk. Bahkan, 2021 menjadi tahun dengan suhu terpanas selama 7 tahun terakhir.
“Hati-hati, ini persoalan yang sangat serius, perlu penanganan yang komprehensif, perlu antisipasi sedini mungkin, secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya,” ujar dia.
Selain itu, mantan gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, dampak perubahan iklim sangat luas dan multisektoral, salah satunya berefek pada bencana alam dan ketahanan pangan.
Mengutip data Badan Pangan Dunia, Jokowi menyebut lebih dari 500 juta petani usaha kecil yang memproduksi lebih dari 80 persen sumber pangan dunia adalah kelompok paling rentan terhadap perubahan iklim.
Jokowi menyebutkan, Badan Kesehatan Dunia juga memprediksi akan ada 13 juta orang kelaparan akibat terhambatnya rantai pasok dunia sebagai dampak perang antara Rusia dan Ukraina.
“Kita perlu memiliki kebijakan dan sistem yang teruji dan tangguh untuk menjamin ketahanan pangan secara merata dan berkesinambungan serta sistem peringatan dini ketika bencana akan terjadi,” kata dia
