Intangmedia.com I Jeneponto-Situasi politik di Kabupaten Jeneponto semakin memanas akibat dugaan politisasi dalam penyaluran bantuan bibit padi oleh Dinas Pertanian menjelang Pilkada. Pj Bupati Jeneponto, Junaedi Bakri, telah memanggil dan menegur Kepala Dinas Pertanian, Ahmad Tunru, terkait masalah ini. “Sudah saya panggil dan tegur langsung bersama Pak Sekda,” ujar Junaedi Bakri.
Pj Bupati Jeneponto juga telah mengeluarkan instruksi untuk menahan penyaluran bantuan tersebut hingga Pilkada selesai. “Diminta agar bantuan ditahan dulu sampai selesai Pilkada. Saya butuh bukti materil. Kadis terus mengelak, bahkan Sekda sudah marah,” jelas Junaedi Bakri.
Namun, Kepala Dinas Pertanian, Ahmad Tunru, tidak akan mengindahkan instruksi dari atasannya. Dia tetap akan melanjutkan penyaluran bantuan bibit dengan alasan jadwal penyaluran dari Kementan yang sudah ada. “Maaf, ada jadwal penyaluran dari Kementan ke setiap Kabupaten,” ujar Ahmad Tunru.
Ahmad Tunru juga menegaskan bahwa penyaluran bantuan tidak melibatkan politisasi dan didampingi oleh pihak terkait. “Yang penting tidak ada politisasi dan ada pendampingan Babinsa, Babinkamtibmas, atau panwas. Keamanan dan kenetralan dijamin,” kata Ahmad Tunru.
Meskipun demikian, kritik muncul karena penyaluran bantuan dianggap tidak seharusnya dilakukan di tengah situasi politik yang sensitif, terutama jika berkaitan dengan calon tertentu dalam Pilkada. Beberapa pihak meminta agar semua pihak, termasuk pemerintah daerah, tetap netral dan menghindari tindakan yang bisa dianggap sebagai politisasi bantuan sosial.
Sebagai langkah menuju penyelesaian, diharapkan adanya dialog terbuka antara Pj Bupati, Kadis Pertanian, dan pihak terkait untuk menjelaskan situasi kepada masyarakat dan menegaskan komitmen dalam menjaga integritas pemilu dan kesejahteraan petani. Transparansi dan komunikasi yang baik menjadi kunci untuk menghindari kesalahpahaman lebih lanjut.(rd/cwk)
