JENEPONTO – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Irmawati Zainuddin membeberkan penyebab pasar karisa hingga kini tak kunjung dibangun. Irmawati mengatakan, faktor tersebut ditenggarai adanya temuan dari badan pemeriksaan keuangan (BPK).
Hal tersebut diketahui Irmawati seusai mendatangi gedung DPR RI untuk meminta bantuan agar anggaran pembangunan pasar karisa segera terealisasi. Otomatis kalau kita minta bantuan kepada DPR RI untuk artinya ada penekanan kan bisa cepat,” kata Irmawati Zainuddin kepada wartawan via telepon belum lama ini.
Namun penyebab anggaran pembangunan tak terealisasi oleh pemerintah pusat dikarenakan temuan pembangunan pasar di beberapa kecamatan pada tahun 2019 silam. Ternyata biar apa pun yang saya lakukan tidak bisa terealisasi itu anggaran karena masih ada temuan BPK lebih Rp100 juta,” jelas Politisi dari Partai Golkar itu.
Pembangunan pasar yang menjadi temuan tersebut diantaranya pasar Allu, Pappaluang, Tolo I dan Bulujaya dengan nilai anggaran bervariasi. Pembangunan pasar Allu itu mungkin pembangunan kemarin ada juga yang Rp100 juta, ada yang Rp3 juta, ada yang Rp30 juta, termasuk Pappaluang juga ada,” ungkapnya.
Bercermin di persoalan tersebut, pihaknya berencana akan duduk bersama dengan dinas terkait sambil mencarikan solusi. Intinya begini, ada temuan BPK belum dilunasi oleh pemerintah daerah. Nah ini kita pulang, kita akan sharing dinas terkait kita cari solusinya,” ucapnya.
Namun kata Irma, Dinas Perdagangan Jeneponto mengklaim sudah melakukan pengembalian sebesar 50 persen.“Menurut dinas perdagangan sudah ada pengembalian 50 persen jadi kita mungkin cari sisanya kan untuk menutupi itu, karena inikan bay sistem. Saya pikir anggaranya tidak terlalu banyak,” pintanya.
Nantinya, ketika sudah melunasi tunggakan tersebut, maka pasar karisa bisa segera dibangun. Itupun pada tahun 2024 mendatang. Sehingga kita bisa melakukan pengajuan kepada pemerintah pusat namun itupun paling direalisasikan tahun 2024 kita mengacu pada proposal tahun pengajuannya,” tukasnya.
Terpisah, Kepala UPT Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Perdaging) Kabupaten Jeneponto, Ramli Ruba membenarkan soal temuan itu. Menurut dia, temuan itulah yang saat ini belum diselesaikan oleh pemerintah daerah. “Jadi ada beberapa pembangunan pasar tahun 2019 seperti pasar Tolo I, dengan pasar Bulujaya dan pasar Allu. Jadi disitu ada pembangunan yang belum terselesaikan berarti ada pengembalian,” kata Ramli Ruba saat ditemui di ruang kerjanya Senin, (7/6/2022) kemarin.
Pihak Kementerian Perdagangan, kata Ramli, sudah tak memberikan ruang lagi jika belum melunasi tunggakan itu. Jadi pengembalian ini sampai sekarang belum selesai makanya terkendala ketika kita ke Kementerian Perdagangan untuk bermohon bantuan pembangunan pasar karisa itu tertunda,” ucapnya.
Ramli Ruba berdalih belum melunasi tunggakan itu disebabkan karena bukan kesalahan pemerintah daerah, melaingkan kelakuan pihak kontraktor. Itu kontraktor sendiri yang melakukan bukan kita pihak Pemerintah, bukan Perdaging tapi itu kontraktor sendiri yang tidak mengembalikan temuan itu,” tegasnya.
Sejauh ini, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan kontraktor tersebut. Kontraktor berjanji akan melunasi tunggakan itu. Namun, hingga kini belum terealisasi. Dari pihak Pemerintah sudah menyampaikan bahwa segera karena kita jadi kendala di pembangunan berikutnya. Cuman menjanjikan saja, belum terealisasikan sampai sekarang,” terangnya. Padahal temuan ini sudah terjadi sejak terbitnya surat perintah pengembalian. Kalau saya lihat gambarnya sudah ada itu membutuhkan anggaran pembangunan Rp50 miliar,” pungkasnya.
